RUMUSAN HASIL RAKOR WI 2015

I.            RUMUSAN 2014 YANG BELUM TEREALISASI

A.      PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT SUBSTANSI LPJ DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

1.       Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan analisis kebutuhan diklat untuk seluruh SKPD minimal setiap 5 tahun untuk menyusun database diklat

2.       Seluruh widyaiswara yang berada pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mengikuti TOT dan TOF Diklat Pola Baru untuk Diklat Pra Jabatan dan Kepemimpinan.

B.      PENILAIAN ANGKA KREDIT

1.       Pada setiap agenda pertemuan rutin widyaiswara ada penyampaian pengalaman dalam pengusulan angka kredit.

2.       Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah memberikan hasil peniLaian angka kredit/rapor kepada widyaiswara yang tidak melaporkan kegiatannya setiap tahun.

3.       Sosialisasi tim penilai kepada widyaiswara.

4.       Disarankan anggota tim penilai juga berasal dari widyaiswara instansi teknis.

C.      PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

1.       Diperlukan Badan Diklat tingkat provinsi

2.       BKPPD/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota segera membuat data base kebutuhan diklat dengan melakukan analisis kebutuhan diklat.

3.       Setiap instansi/UPT mengusulkan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang pengaturan diklat teknis dan fungsional.

D.      KEBIJAKAN DIKLAT POLA BARU

1.       Perlu Sosialisasi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN kepada para PNS dan Tenaga Kontrak oleh IWI Riau bekerja sama dengan Bidang Kedudukan Hukum BKPPD Provinsi Riau.

E.       KARYA TULIS ILMIAH

1.       Perlu pendidikan dan pelatihan tentang penulisan KTI.

2.       Setiap widyaiswara harus membuat karya tulis ilmiah dan diharapkan BKD dapat memfasilitasi pencetakannya, maka widyaiswara perlu mempelajari peraturan tentang KTI :

·         Perkalan No 3 tahun 2006 tentang Orasi Ilmiah

·         Perkalan No 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah

3.       IWI Riau ditata kembali sehingga menjadi fasilitator untuk media publikasi KTI Widyaiswara

4.       Perlu membuat perlombaan KTI Widyaiswara untuk memotivasi widyaiswara

F.       KELEMBAGAAN DIKLAT

1.       Pembetukan Badan Diklat Provinsi diperlukan mengingat :

a.         Badan Diklat tingkat provinsi diperlukan untuk mengakomodir lembaga diklat lintas teknis tingkat provinsi dan kabupaten/kota

b.         Dengan adanya UU tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Riau perlu memiliki Badan Diklat yang diakui sebagai penyelenggara diklatnya.  Apabila tidak memiliki Badan Diklat, maka Provinsi Riau tidak dapat melaksanakan diklat bagi LPJ dan Pim bagi ASN.

c.          Dari 34 provinsi di Indonesia ada 3 provinsi yang belum memiliki Badan Diklat salah satunya Provinsi Riau.

d.         Disarankan BKD dapat mengusulkan dan menginisiasi pembentukannya dan dicantumkan dalam Renstra.

II.            RUMUSAN TAHUN 2015

A.      KELEMBAGAAN DIKLAT

1.       Seluruh Lembaga Diklat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikuatkan menjadi Badan Diklat;

2.       Penguatan terhadap SDM Kediklatan terutama Widyaiswara di setiap lembaga Diklat;

3.       Peningkatan sarana dan prasarana gedung dan fasilitas diklat sesuai dengan persyaratan akreditasi;

4.       Pemerintah Provinsi membantu mempersiapkan pembentukan kelembagaan Diklat dan Dana untuk pengadaan gedung dan peralatan bagi Pemerintah Kabupaten Kota;

5.       Manajemen Diklat Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sistem satu pintu;

6.       Mendorong pengelolaan Dana Kontribusi dari Kabupaten/Kota di BKD Propinsi Riau

B.      PENGEMBANGAN PROFESI WIDYAISWARA

1.       Pengembangan kompetensi Widyaiswara (Capacity Building)seperti TOT, Diklat substansi, Diklat Berjenjang widyaiswara, diklat penulisan KTI, diklat motivasi, serta seminar untuk widyaiswara termasuk untuk widyaiswara non BKPPD agar dapat terfasilitasi melalui BKPPD Provinsi Riau.

2.       Widyaiswara perlu mendapatkan informasi pengembangan kompetensi yang tersedia di BKPPD melalui web : bkppd.riau.go.id

3.       Workshop metoda dan alat bantu berlatih antar widyaiswara

4.       Usulan kegiatan harus dilengkapi dengan data pendukung dan disesuaikan dengan nomor rekening dan nomenklatur penganggaran di BKPPD.

5.       Meningkatkan kompetensi Widyaiswara dalam hal inovasi dan sebagai inspirator melalui kegiatan magang atau kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang lebih maju dalam menerapkan teknologi sebagai pengayaan bagi Widyaiswara.

6.       Penyiapan dana melalui Pemerintah Provinsi untuk penelitian mandiri bagi widyaiswara, minimal 5 – 10 kegiatan pertahun (penetapan widyaiswara yang akan melakukan penelitian melalui kompetisi/usulan oleh masing-masing Widyaiswara)

7.       BKPPD diharapkan dapat memfasilitasi Penerbitan Jurnal/Majalah untuk wadah penulisan karya ilmiah widyaiswara.

8.       BKPPD diharapkan dapat menyediakan forum/Seminar  Ilmiah bagi Widyaiswara minimal 2 kali dalam setahun

9.       IWI diikutsertakandalampembahasan program/kegiatanstrategis dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Riau.

C.      PENINGKATAN MUTU DIKLAT

1.       Dalam persiapan, pelaksaksanaan, dan evaluasi diklat perlu melibatkan widyaiswara

2.       Perlu dibentuk tim penyusun mapping kegiatan diklat.

3.       Panitia mendapatkan pelatihan MOT dan TOC

4.       Analiksa Kebutuhan Diklat perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan diklat

5.       BKPPD diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan modul  diklat.

D.      SARANA PRASARANA DIKLAT

1.       Sarana prasarana diklat BKPPD perlu segera dilengkapi.

2.       Melengkapi fasilitas pembelajaran yang di deasin  secara moderen (Fasilitator menggunakan  wireless mike yg diletakkan di telinga dan mulut, desain ruangan yang dilegkapi dg  operator tersendiri.)

Pekanbaru, 13 Mei 2015

A.n. Peserta Rakor Widyaiswara Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,