I.
RUMUSAN 2014 YANG BELUM TEREALISASI
A.
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT
SUBSTANSI LPJ DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN
1.
Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan analisis kebutuhan
diklat untuk seluruh SKPD minimal setiap 5 tahun untuk menyusun database diklat
2.
Seluruh widyaiswara yang berada pada Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu
mengikuti TOT dan TOF Diklat Pola Baru untuk Diklat Pra Jabatan dan
Kepemimpinan.
B.
PENILAIAN ANGKA KREDIT
1.
Pada setiap agenda pertemuan rutin widyaiswara
ada penyampaian pengalaman dalam pengusulan angka kredit.
2.
Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah memberikan
hasil peniLaian angka kredit/rapor kepada widyaiswara yang tidak melaporkan
kegiatannya setiap tahun.
3.
Sosialisasi tim penilai kepada widyaiswara.
4.
Disarankan anggota tim penilai juga berasal
dari widyaiswara instansi teknis.
C.
PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT TEKNIS DAN
FUNGSIONAL
1.
Diperlukan Badan Diklat tingkat provinsi
2.
BKPPD/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota segera
membuat data base kebutuhan diklat dengan melakukan analisis kebutuhan diklat.
3.
Setiap instansi/UPT mengusulkan peraturan
gubernur/bupati/walikota tentang pengaturan diklat teknis dan fungsional.