ANGGARAN DASAR

                                IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI) RIAU

              

                           

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa untuk mewujudkan iktikad  luhur  para  Widyaiswara  di Prop. Riau dalam berperan serta meningkatkan mutu, citra dan reputasi Kelompoknya, perlu dibentuk suatu Ikatan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan para anggotanya dalam rangka mengembangkan dan memasyarakatkan konsepsi Pengembangan  SDM melalui Pelaksanaan Diklat dan kajian-kajian strategis lainnya di lingkungan tugas masing-masing, serta sebagai sarana komunikasi kekeluargaan yang dijiwai semangat yang terkandung dalam nila-nilai luhur Pancasila dan UUD1945.

Bahwa  sehubungan  dengan hal tersebut maka ditetapkan Anggaran Dasar Ikatan Widyaiswara Indonesia Riau, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

N a m a

Organisasi Widyaiswara Indonesia di Propinsi Riau diberi nama :

IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA RIAU dengan singkatan IWI Riau

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Riau bertempat kedudukan di Ibu kota Propinsi Riau,  Pekanbaru

Pasal 3

Waktu Didirikan

Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Riau  didirikan  pada  tanggal   24 Juli 2004 di Pekanbaru untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

A s a s

IWI Riau berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945

Pasal 5

T u j u a n

Organisasi IWI Riau bertujuan menghimpun dan memanfaatkan potensi Widyaiswara di Riau untuk :

a.    mengembangkan hasil-hasil kajian strategis Pengembangan  SDM melalui Kediklatan dalam lingkup bidang tugas masing-masing anggota;

b.    Membantu Lembaga Kediklatan Pemerintah Propinsi/kabupaten/Kota di Riau dalam mengembangkan dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan SDM pada umumnya, serta dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam Pengembangan dan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur;

c.    Mempererat hubungan kekeluargaan antara sesama Widyaiswara serta antara Widyaiswara dengan Lembaga Kediklatan dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota di Riau;

d.    Mengembangkan jarigan kerja sama antar lembaga diklat di Propinsi Riau;

e.    Memfasilitasi Pengembangan Widyaiswara di Propinsi Riau.

Pasal 6

U s a h a

Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 5, IWI Riau melakukan berbagai usaha dan kegiatan sebagai berikut :

a.    melakukan kegiatan penelitian yang mendukung upaya pengembangan dan pemasyarakatan konsepsi Pengem bangan SDM melalui Diklat;

b.    berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing;

c.    mengadakan Pertemuan Ilmiah untuk membahas masalah-masaah aktual baik Lokal maupun nasional ataupun internasional yang berkenaan dengan Pengembangan SDM sebagai sumbangan pemikiran IWI Riau kepada Pemerintah;

d.    menyelenggarakan rapat-rapat atau pertemuan kekeluargaan  secara berkala atau sewaktu-waktu yang sedapat mungkin dihadiri oleh Pengurus serta sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua Anggota ;

e.    mengusahakan penerbitan berkala sebagai media komunikasi antar Anggota dan antara Anggota dengan Pemerintah dan  kalangan masyarakat luas ;

f.     Mengembangkan suatu wadah untuk pengembangan jaringan Diklat;

g.    membentuk suatu Badan Hukum dalam bentuk  Yayasan atau badan usaha lain yang mendukung pengembangan kegiatan serta peningkatan kinerja IWI Riau;

h.    melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Angkatan Dasar.

    

BAB III ORGANISASI

Pasal 7

Sifat Organisasi

IWI Riau bersifat Organisasi Profesi, serta merupakan satu-satunya wadah kegiatan dan komunikasi antar Widyaiswara di Prop. Riau.

Pasal 8

Struktur Organisasi

1.    Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Paripurna IWI Riau yang     keanggotaannya terdiri dari Widyaiswara se Propinsi Riau.

2.    Susunan Pengurus IWI Riau terdiri  dari :   a. Pembina ;    b. Penasehat ;      c. Pengurus ; d. Anggota ; e. Anggota Kehormatan;

3.    Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pengurus     dapat membentuk Komisariat Wilayah/Perwakilan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Keanggotaan

1.    Anggota IWI Riau adalah Widyaiswara di propinsi Riau;

2.    Keanggotaan dinyatakan sah setelah memenuhi persyaratan administrasi IWI Riau;

3.    Keanggotaan   berakhir   apabila yang  bersangkutan ; a. meninggal  dunia ; b. mengundurkan diri ; c. diberhentikan oleh Organisasi.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

1.    Anggota berhak memperoleh manfaat dan pengayoman dari IWI Riau;

2.    Anggota berkewajiban mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya;

3.    Anggota berkewajiban menjunjung tinggi asas, kehormatan dan  nama baik organisasi.

Pasal 11

Kepengurusan

1.    Dalam melaksanakan program dan kegiatan sehari-hari, IWI Riau dikelola oleh : a. Pengurus , yang susunannya terdiri dari :  1) Ketua; 2) Wakil Ketua; 3) Sekretaris; 4) Wakil Sekretaris, 5) Bendahara ; 6)  Beberapa orang Ketua Bidang dan Anggota  Bidang, sesuai dengan kebutuhan;

2.    Dalam hal ada anggota Pengurus yang meninggal dunia atau  berhalangan melaksanakan tugas lainnya, maka Pengurus dapat  mengambil langkah untuk mengganti dan menyegarkan organisasi.

Pasal 12

Pemilihan Pengurus

1.    Pengurus dipilih dalam Rapat Paripurna yang sedikitnya dihadiri oleh dua-per-tiga jumlah yang mewakil Widyaiswara dari masing-masing instansi berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

2.    Dalam Rapat Paripurna tersebut ayat (1) diatas, dipilih formatur  untuk  memilih Pengurus periode berikutnya;

3.    Jika keputusan tidak dapat dicapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka diadakan pemungutan suara. Dalam hal ini keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah perwakilan yang hadir, dengan ketentuan setiap Widyaiswara hanya berhak atas satu suara;

4.    Kepengurusan mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun, serta dapat dipilih kembali.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 13

Sumber Keuangan

Sumber Keuangan IWI Riau diperoleh dari :

a)    Alokasi dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Propinsi Riau ;

b)    Iuran bulanan anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dengan memperhatikan saran-saran anggota ;

c)    Bantuan atau sumbangan dari Anggota yang tidak mengikat; 

d)    sumber-sumber keuangan lainnya yang sah.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Penyempurnaan atau Perubahan Anggaran Dasar

1.    Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat  Paripurna yang dihadiri oleh dua-per-tiga jumlah yang mewakili Widyaiswara dari masing-masing instansi berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

2.    Jika keputusan tidak dapat dicapai berdasarkan musyawarah untuk     mufakat, maka diadakan pemungutan suara, yang keputusannya dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah wakil-wakil yang hadir.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur oleh Pengurus IWI Riau dengan memperhatikan pendapat dan saran Anggota.

Pasal 16

1.    Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna IWI Riau  yang dilaksanakan di Pekanbaru pada Tanggal 24 Juli 2004.

2.    Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                                    Ditetapkan di : Pekanbaru

                                                                                    Pada tanggal : 24 juli 2004. 

Menyetujui,                                                                 Ketua RAPAT PARIPURNA,    

GUBERNUR RIAU,

Selaku Pembina IWI Riau,  

H.M. Rusli Zainal                                                                 Ir. H. A. Latief Nazar